Sunday, March 5, 2017

Memantapkan Gerak UPSUS 2017

Memantapkan Gerak UPSUS 2017
Tahun 2017 telah berjalan hampir dua bulan. Pemerintah terus memantapkan program dan kegiatan upaya khusus padi, jagung dan kedelai (Upsus Pajale) agar sasaran peningkatan produksi tak meleset.

Seperti diketahui bendera swa­sembada pangan telah dikibarkan. Bahkan saat HUT Indonesia ke-100 tahun, tepatnya tahun 2045, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Hitungan pemerintah, padi bisa swasembada pangan berkelanjutan pada tahun 2017, jagung 2018 dan kedelai 2019.

Untuk mencapai sasaran ter­sebut memang tak mudah, banyak yang harus dilakukan. Karena itu sejak dua tahun lalu, tahun 2015 pemerintah mencanangkan Upsus Pajale. Berbagai program digerakkan. Dari mulai perbaikan infrastruktur seperti irigasi, ban­tuan alat mesin pertanian, bantuan sarana produksi benih dan pupuk hingga menjaga stabilisasi harga pangan.

Catatan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang Sinar Tani peroleh, pengadaan alsintan Tahun Anggaran (TA) 2015 sebanyak 40.317 unit, TA. 2016 (141.882 unit) dan TA. 2017 (79.150 unit). Sedangkan re­ha­bilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) TA. 2015 seluas 2.458.471 ha, TA. 2016 (442.015 ha) dan TA.2017 (100.000 ha). Sementara pembangunan embung pada TA. 2016 sebanyak 1.793 unit dan TA. 2017 sebanyak 500 unit. Perpipaan dan pemompaan (TA. 2016 1.537 unit, TA. 2017 500 unit).

Pemerintah juga melakukan cetak sawah (TA. 2015 seluas 20.070 ha, TA. 2016 (129.946 ha dan TA. 2017 80.000 ha). Tujuannya untuk menambah luas baku lahan sawah. Program lainnya adalah Asuransi Pertanian TA. 2015 untuk luasan lahan 233.499 ha, TA. 2016 500.000 ha dan TA. 2017 1.000.000 ha. Pemerintah juga memberikan subsidi pupuk (TA. 2015 sebanyak 8.858.070 ton, TA. 2016 9.197.764 ton dan TA. 2017 9.550.000 ton.

Dengan perbaikan dan bantuan tersebut, harapannya adalah terjadi peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas yang kemudian berimbas terdongkraknya produk­si. Namun setelah dua tahun program Upsus berjalan, ternyata masih ada pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai.

Saat Rapat Pemantapan Ke­giatan dan Program TA. 2017 (Sinergi Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen PSP), terungkap ada beberapa hal khusus yang perlu perbaikan. Misalnya, pengelolaan alat alsintan yang diberikan ke petani. Setelah bantuan tersebut mengucur, justru pemerintah dae­rah, terutama dinas pertanian kehilangan kedaulatan terhadap bantuan tersebut.

Pemantapan Alsintan

Dirjen PSP, Kementerian Per­tanian, Pending Dadih Permana dalam Rapat Pemantapan Program dan Kegiatan T.A 2017 yang diha­diri dinas pertanian seluruh In­donesia di Solo, beberapa wak­tu lalu, mengingatkan agar pe­me­rintah daerah memanfaatkan alsintan secara optimal.

“Pertanyaan saat pemerintah membagikan alsintan, daerah begitu ramai (meminta). Tapi setelah dibagi, justru mereka kehilangan kedaulatan dari yang dibagi itu. Seolah-olah tidak mampu menggerakkan alsintan tersebut,” katanya.

Untuk itu Pending meminta Pemda untuk menata kembali pengorganisasian pengelolaan alsintan. Dengan demikian, ban­tuan alsintan kepada kelompok tani atau Gapoktan harus dikon­solidasikan pemanfaatannya dan dioperasikan sebagai Brigade.

“Alsintan yang kita berikan bukan hanya dibagi-bagi, tapi juga harus dikonsolidasikan. Karena alsintan itu bukan hanya alat, tapi barang modal. Jadi Pemda wajib memantau dan membina agar menjadi satu usaha dalam bentuk UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan,” tuturnya.

Menurut Pending, dalam penge­lolaan UPJA sudah ada re­gulasinya yakni Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 25 Tahun 2008 yakni, pengelolaan UPJA menyatu dengan kelompok tani/gabungan kelompoka tani. Sayangnya, Pending menyesalkan, selama ini terkesan pengelolaan UPJA masih dianggap di luar kelompok tani. (Sumber : tabloidsinartani.com)

Post a Comment

Start typing and press Enter to search