Wednesday, February 22, 2017

Menyelamatkan Peternak Ayam Ras Mandiri

Setelah menimbulkan pro dan kontra, pemerintah akhirnya merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26 Tahun 2016 menjadi Permentan No. 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras.

Beleid baru yang ditanda­tangani Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Selasa, 6 Desember 16 lalu diha­rapkan menjadi salah satu ca­ra menyelamatkan peternak ayam ras mandiri. Selama ini banyak peternak ayam ras yang termarjinalkan akibat kebijakan yang mereka anggap tidak adil.

Salah satunya peternak ayam ras asal Bogor, Maman Suhar­man saat ditemui Sinar Tani bebe­rapa waktu tahun lalu. Dia mengeluhkan, harga ayam ras siap potong yang cenderung menekan peternak kecil, karena berada di bawah biaya produksi.

“Masa harga beli ayam hidup di kandang cuma Rp 16 ribu/ekor. Padahal biaya pakan dengan DOC (day old chick) saja bisa sampai Rp 17-18 ribu/ekor. Jadi paling tidak harga ayam siap potong Rp 20 ribu/ekor, sehingga kita masih bisa untung,” ujarnya.

Joko, peternak unggas mandiri asal Bogor lainnya juga mengakui peternak rakyat sekarang makin menurun jumlahnya karena su­lit bersaing dengan raksasa peter­nakan ayam. “Kalau perusahaan hasil produksinya 80% dijual ke pasar sisanya (20%) baru diolah mereka,” ungkapnya ketika dihu­bungi Sinar Tani.

Ketimpangan yang terjadi an­tara peternak mandiri dan peru­sahaan integrator ayam kian me­runcing karena bibit ayam (day old chick/DOC) harganya dipatok tinggi dari perusahaan pembibitan. Padahal harga beli ayam hidup di kandang (livebird) terlalu murah.

Peternak Menuntut

Maman dan Joko hanya dua dari ratusan atau ribuan peternak ayam ras mandiri yang kini hidup termarjinalkan. Merasa satu nasib, satu penderitaan, peternak unggas rakyat yang tergabung dalam Sekretaris Bersama Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional melakukan aksi unjuk rasa ke Kementerian Pertanian, pada pertengahan November 2016 lalu.

Sekretaris Bersama Penye­lamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional, Kadma Wijaya saat itu menilai, perhatian pemerintah terhadap nasib peter­nak unggas sangat rendah. Ada beberapa hal yang menjadi tun­tutan peternak unggas. Pertama, turunkan harga pakan. Kedua, harga ayam hidup dan telur di atas biaya pokok produksi peternak rakyat.

Ketiga, budidaya ayam broiler dan telur dikembalikan ke peternak rakyat. Keempat, peternak rakyat menuntut segmentasi pasar ayam segar untuk peternak rakyat UMKM dan pasar modern beku bagi integrator (horeka beku dan ekspor).

Kadma mengatakan, perban­dingan harga anak ayam saat ini sekitar Rp 6 ribu/ekor, sedangkan harga pakan Rp 6.800-7.800/kg. Kal­kulasinya, biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan harga ayam hidup di tingkat peternak yang hanya Rp 15 ribu/kg. “Kondisi tersebut diperburuk dengan per­lakuan perusahaan besar yang memasarkan produk ayam di pasar yang sama yaitu pasar-pasar tradisional,” katanya.

Puncak dari sikap kalangan peternak tersebut, pada 28 November 2016, peternak mandiri berskala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menggelar pertemuan akbar untuk meminta pemerintah. Kongres Nasional Peternak Rakyat tersebut ber­langsung di kawasan TMII Jakarta. (Sumber : tabloidsinartani.com)

Post a Comment

Start typing and press Enter to search