Tuesday, February 21, 2017

Menimbang Pemutihan Kebun Sawit Rakyat

Indonesia tercatat sebagai produsen sekaligus eksportir terbesar produk kelapa sawit dunia. Namun, kebun sawit yang pada tahun 2016 mampu menuai devisa hingga 17,8 miliar dolar AS tersebut sebagian besar masih kesulitan mendapatkan legal dokumen.

Bahkan ada indikasi seluas 1,7 juta hektar (ha) lahan sawit yang dikelola masyarakat (kebun rakyat) masuk dalam kawasan hutan. “Kita targetkan 11,3 juta hektar kebun sawit sudah disertifikasi semua,” kata Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang saat Pekan Nasional Sawit Indonesia di Jakarta, belum lama ini.

Hanya saja, Bambang mengakui, untuk mensertifikasi lahan sawit yang dikelola masyarakat ada kendala. Karena itu pihaknya meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk memutihkan 1,7 juta ha lahan sawit yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan tersebut.

Namun menurut Bambang, 1,7 juta ha kebun rakyat tersebut terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi ke lapangan. Artinya, keberadaan lahan tersebut harus ditanyakan dahulu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pasalnya, Ditjen Perkebunan tak punya data yang konkrit. “Setelah clear, baru diproses sertifikasinya ke Kementerian ATR melalui fasilitas tax amnesty. Selanjutnya, baru dikenakan pajak,” ujarnya.

Bambang menegaskan, jika nantinya lahan tersebut dijadikan hutan, maka pemerintah harus memikirkan ganti ruginya. Tapi kalau lahan tersebut layak dilepas,maka segera disertifikasi, sehingga pemilik kebun rakyat akan lebih mudah untuk akses ke lembaga keuangan atau perbankan.

“Saat ini banyak masyarakat yang tak tahu kalau lahan yang dikelolanya masuk dalam kawasan hutan (lindung). Kalau masyarakat tak mengerti, maka pemerintah wajib campur tangan menyelesaikan. Lain halnya, kalau masyarakat sengaja melakukan perambahan di hutan lindung harus diberi hukuman,” tegas Bambang. (Sumber tabloidsinartani.com)

Post a Comment

Start typing and press Enter to search